Provinsi Jawa Barat berpotensi menjadi model percontohan daerah berbasis sarjana wirausaha. Itu karena wilayah ini dipenuhi generasi muda kreatif dan berpengetahuan luas yang merupakan modal dasar pengembangan jiwa wirausaha.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan, seusai Seminar Nasional dan Bedah Kisah Perjalanan Pengusaha UMKM di Institut Manajemen Telkom Bandung, Sabtu (15/5), mengatakan, saat ini masih banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur. "Dari 8,9 juta penganggur di Indonesia, 620.000 orang di antaranya sarjana. Ini sangat memprihatinkan mengingat mereka telah dibekali pendidikan tinggi," katanya.

Untuk itu, Kementerian KUMKM mendorong mahasiswa mulai mencoba mengembangkan usaha mandiri selagi masih duduk di bangku kuliah. Diharapkan, usaha mikro yang dirintis sejak kuliah tersebut sudah dapat berkembang saat mahasiswa tersebut lulus kuliah.

"Jika usahanya berkembang, mereka tentunya tidak akan berpikir mengandalkan mata pencarian di sektor formal. Sebab, sektor informal yang dikembangkan sudah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya," ujarnya.

Saat ini penciptaan wirausaha baru menjadi prioritas utama Kementerian KUMKM. Pengembangan daerah berbasis sarjana wirausaha diyakini akan menggerakkan perekonomian nasional secara simultan.

Dengan demikian, target penurunan tingkat pengangguran dari kondisi saat ini sekitar 8 persen menjadi 5-6 persen pada 2014 akan tercapai. Selain itu, angka kemiskinan juga diyakini akan turun dari 16,7 persen pada 2009 menjadi 8-10 persen pada 2014.

Agunan KHS

Untuk mendukung penciptaan sarjana wirausaha itu, Kementerian KUMKM akan memberi kemudahan akses pembiayaan. Jika sebelumnya agunan kredit harus memakai ijazah S-1, mulai saat ini bisa menggunakan kartu hasil studi (KHS). Mekanisme pembiayaannya akan diserahkan ke dinas koperasi dan UMKM di masing-masing daerah.

Pada kesempatan sama, Entrepreneurship Education Manager Universitas Ciputra Agung B Waluyo mengatakan, sebagian besar generasi muda saat ini tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha. Untuk itu, ia mendorong supaya pendidikan kewirausahaan dimasukkan dalam kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah dapat memberikan stimulus untuk mendorong penciptaan usaha baru oleh generasi muda. "Bahkan, sudah saatnya 1 persen APBN dialokasikan untuk pengembangan kewirausahaan di setiap sektor," ujar Agung.

Kepala Dinas KUMKM Jabar Wawan Hernawan mendorong mahasiswa yang akan mengembangkan usaha untuk menciptakan produk unik dan inovatif. "Kami juga berkomitmen membantu pengembangan UKM di kampus-kampus," kata Wawan. (GRE)

sumber : kompas

ShareTweet